BRK Serang

Loading

Peran Masyarakat dalam Pengawasan Instansi Publik di Indonesia

Peran Masyarakat dalam Pengawasan Instansi Publik di Indonesia


Peran masyarakat dalam pengawasan instansi publik di Indonesia merupakan hal yang sangat penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Dalam setiap kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh instansi publik, masyarakat memiliki hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam mengawasi agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang atau korupsi.

Menurut Dr. Irma Martam, seorang pakar tata kelola pemerintahan dari Universitas Indonesia, “Partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan instansi publik akan mendorong terciptanya good governance yang menjadi landasan utama dalam pembangunan negara.” Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan terhadap kinerja instansi publik.

Salah satu bentuk peran masyarakat dalam pengawasan instansi publik adalah melalui mekanisme pengaduan atau laporan atas pelayanan yang kurang memuaskan atau adanya penyimpangan. Dengan adanya mekanisme ini, masyarakat dapat secara langsung mengawasi dan menilai kinerja instansi publik tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat Pakar Hukum Tata Negara, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, yang menyatakan bahwa “Masyarakat memiliki hak untuk memantau dan mengkritisi setiap kebijakan dan tindakan instansi publik demi terwujudnya good governance.”

Selain itu, peran masyarakat dalam pengawasan instansi publik juga dapat dilakukan melalui partisipasi dalam forum-forum konsultasi publik atau rapat-rapat terbuka yang diselenggarakan oleh instansi publik tersebut. Dengan cara ini, masyarakat dapat memberikan masukan dan saran langsung kepada instansi publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi dalam pengambilan keputusan.

Namun, tantangan yang dihadapi dalam melibatkan masyarakat dalam pengawasan instansi publik adalah rendahnya tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam hal ini. Menurut data dari Lembaga Survei Indonesia (LSI), hanya sekitar 30% masyarakat yang aktif dalam mengawasi kinerja instansi publik di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif agar masyarakat lebih aware akan pentingnya peran mereka dalam pengawasan instansi publik.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran masyarakat dalam pengawasan instansi publik di Indonesia memiliki peranan yang sangat vital dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Sebagai warga negara yang baik, sudah sepatutnya kita semua aktif dan proaktif dalam mengawasi setiap tindakan instansi publik demi terciptanya pelayanan publik yang berkualitas dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Ayo, mari kita bersama-sama awasi dan pantau kinerja instansi publik untuk masa depan yang lebih baik!