BRK Serang

Loading

Upaya Pemberantasan Kejahatan Terorganisir oleh Aparat Penegak Hukum

Upaya Pemberantasan Kejahatan Terorganisir oleh Aparat Penegak Hukum


Upaya Pemberantasan Kejahatan Terorganisir oleh Aparat Penegak Hukum

Kejahatan terorganisir merupakan ancaman serius bagi keamanan dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, upaya pemberantasan kejahatan terorganisir oleh aparat penegak hukum sangat penting dilakukan. Namun, dalam melaksanakan tugasnya, aparat penegak hukum sering menghadapi berbagai kendala dan tantangan.

Menurut Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, pemberantasan kejahatan terorganisir merupakan prioritas utama bagi kepolisian. Dalam sebuah wawancara, beliau mengatakan, “Kami terus berupaya untuk memperkuat kerja sama antar lembaga penegak hukum dalam rangka memberantas kejahatan terorganisir yang semakin kompleks dan sulit diidentifikasi.”

Salah satu upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam pemberantasan kejahatan terorganisir adalah dengan meningkatkan kerja sama antar instansi terkait, seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan. Hal ini sejalan dengan pernyataan dari Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, yang menyebutkan bahwa “Kerja sama lintas sektor dan lintas lembaga sangat diperlukan dalam upaya pemberantasan kejahatan terorganisir.”

Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) juga menjadi hal yang sangat penting dalam upaya pemberantasan kejahatan terorganisir. Menurut Direktur Jenderal Imigrasi, Jhoni Ginting, “Peningkatan kapasitas SDM aparat penegak hukum merupakan kunci keberhasilan dalam memberantas kejahatan terorganisir, terutama di era globalisasi ini.”

Namun, meskipun banyak upaya telah dilakukan, masih banyak kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam pemberantasan kejahatan terorganisir. Salah satunya adalah minimnya koordinasi dan komunikasi antar lembaga penegak hukum. Hal ini juga disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo, yang mengatakan bahwa “Kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum menjadi hambatan utama dalam upaya pemberantasan kejahatan terorganisir di Indonesia.”

Dengan demikian, peran serta masyarakat juga sangat diperlukan dalam mendukung upaya pemberantasan kejahatan terorganisir oleh aparat penegak hukum. Dengan adanya dukungan dan kerjasama yang baik antara masyarakat dan aparat penegak hukum, diharapkan kejahatan terorganisir dapat diminimalisir dan keamanan masyarakat dapat terjaga dengan baik.